Kasus Vaksin Palsu BPOM Perlu Akses Untuk Mengawasi Jaringan Peredaran

August 8, 2016

Belum selesai publik Indonesia dibuat gempar akan munculnya kartu BPJS palsu, kini muncul lagi satu masalah lama yang juga belum selesai, yakni vaksin palsu. Peredaran vaksin palsu yang terlanjur luas menyebabkan banyak orang tua menjadi ragu dan takut akan kevalidan vaksin yang akan diberikan pada putra putri mereka. Hal ini membuat banyak orang tua menjadi marah, geram dan juga kecewa kepada berbagai pihak rumah sakit yang terbukti memberikan vaksin palsu. Gelombang demo dan unjuk rasa dari orang tua terus mengalir kepada berbagai pihak penyelenggara fasilitas kesehatan karena vaksin palsu yang merebak di tengah masyarakat ini.

BPOM Vasksin Palsu

BPOM Vasksin Palsu

Salah satu badan pemerintah yang tergelitik untuk menelusuri lebih jauh mengenai masalah vaksin palsu ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan akses yang lebih luas agar bisa lebih leluasa dalam mengawasi peredaran vaksin palsu yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. BPOM selama ini belum mendapatkan akses yang memadai akan pengawasan vaksin ini. Hal ini dikarenakan selama ini hanya badan farmasi saja yang turun ke lapangan untuk memantau peredaran vaksin palsu.

Baca Juga  Orangtua ini Ingin Hanya Dr Indra membuktikan Cucunya Terkena Vaksin Palsu

Arustiyono, Direktur Pengawasan Distribusi Produk dan Terapetik BPOM, mengutarakan bahwa selama ini BPOM hanya memiliki ruang yang sangat sempit untuk mengawasi peredaran vaksin palsu. Ia mengharapkan agar pengawasan akan vaksin palsu dapat diberikan pada semua badan kesehatan agar hasil yang didapatkan semakin valid. Menurutnya BPOM perlu mendapatkan akses untuk mengawasi, membina dan menelusuri semua hal yang berkaitan dengan vaksin palsu. Pengawasan ini bisa berupa pengawasan kepada badan penyelenggara fasilitas kesehatan atau anggota yang bekerja di dalamnya. Menurutnya, berdasar fakta di lapangan ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah banyak yang tidak memahami urusan peredaran dan juga izin dari badan pelayanan kesehatan di daerahnya. Hal ini perlu diluruskan dan hal ini adalah salah satu yang akan dilakukan oleh BPOM.

Menurutnya pula sosialisasi dan pembinaan kepada badan-badan penyelenggara kesehatan sangatlah penting dan harus dilakukan. Hal ini harus dilakukan agar badan penyelenggara fasilitas kesehatan tersebut tidak melakukan kesalahan dengan mengedarkan dan menggunakan vaksin palsu. Karena BPOM dan badan pengawas lain tidak mungkin untuk mengawasi semua fasilitas kesehatan maka kesadaran dari masing-masing fasilitas kesehatan menjadi sangat penting. Tugas dan wewenang dari BPOM sendiri bukanlah untuk menghukum atau mencabut ijin pelayanan dari suatu fasilitas kesehatan. Tugas BPOM hanyalah mengawasi dan melaporkan apabila terjadi suatu penyelewengan. Sedangkan yang memiliki wewenang untuk menghukum atau mencabut ijin kerja adalah dari Dinas Kesehatan atau Pemda.

Baca Juga  Luar Biasa...! UNICEF Serukan Lebih Giat Cegah Remaja Terjangkit HIV-AIDS

Selain itu, Arustiyono juga mengungkapkan bahwa setiap pelaku usaha berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pemalsuan produk-produk yang menggunakan merk dagang mereka dan segera melakukan laporan kepada BPOM. Namun, yang menjadi masalah adalah para pelaku usaha ini takut untuk mengungkapkan informasi mengenai pemalsuan ini kepada publik karena cemas akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada produk mereka. Masyarakat juga dituntut untuk semakin waspada dan teliti terhadap apa saja yang mereka dapatkan, termasuk vaksin. Tanyakan pada dokter atau pihak rumah sakit jika anda merasa ada yang salah dengan vaksin atau obat yang diberikan kepada anda. Mungkin saja obat atau vaksin yang anda dapatkan adalah vaksin palsu yang membahayakan kesehatan anda.

Tags:

Related to: Kasus Vaksin Palsu BPOM Perlu Akses Untuk Mengawasi Jaringan Peredaran