Koalisis Masyarakat Sipil Meminta Untuk Menghapus Sunat Perempuan

August 8, 2016

Di Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainable Development Goal’s (SDG’s) mendorong pihak pemerintah untuk dapat memasukkan persoalan sunat perempuan dalam target dan tujuan kesetaraan gender.

Hamong Santoso dari International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) berkata beberapa pihak yang perlu menaruh perhatian terhadap masalah ini antara lain Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Agama. Dirinya menilai persoalan sunat bagi perempuan selama ini adalah masalah yang tidak menjadi perhatian bagi pemerintah.

balita1

“Di tahun 2016 Indonesia menyumbang terbesar ketiga setelah Ethiopia dan Mesir dari 200 juta perempuan yang ada di 30 negara,” ucapnya. Kamis (4/8).

Hamong pun mengutip penelitian yang dilakuka Jurnalis Uddin bertajuk ‘Female circumcision: a social, cultural, health and religious perspective’ mengenai dampak buruk sunat bagi perempuan. Riset dilakukan pada tahun 2010 tersebut telah menunjukkan sunat bagi perempuan beresiko pendarahan dan mengakibatkan kematian, infeksi pada organ dalam serta panggul organ, tetanus, kerusakan organ dalam, penyakit gangrene, hingga pembengkakakn uretra.

Baca Juga  Ternyata Menggigit Kuku Juga Bermanfaat untuk Kesehatan

Meskipun sejumlah riset telah menunjukkan dampak buruk dari sunat, praktik semacam ini masih sangat lumrah dilakukan. Beberapa tenaga medis pun ikut terlibat dengan mengadakan sunat bagi perempuan yang didukung oleh kebijakan kementerian kesehatan.

“Kami menagkap pihak Kementerian Kesehatan enggan untuk menjadi penanggung jawab tercapainya indikator penghapusan sunat perempuan ini,” jelas Senior Program Officer SDGs INFID.

Hamong memprediksi, sekarang ini terjadi 39.000 sunat perempuan per hari di Indonesia dan diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai 57.000 per hari.

Sekretaris Jenderal Perempuan Indonesia Dian Kartika sari berkata, bahkan medikalisasi sunat perempuan di Indonesia telah didukung oleh kebijakan Menteri Kesehatan yaitu melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 pada tahun 2010 mengenai sunat perempuan.

Dalam PerMen itu disebutkan bahwa sunat perempuan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, sehingga bisa dikatakan bahwa sunat perempuan merupakan tindakan medis, bukan semata praktek budaya.

Related to: Koalisis Masyarakat Sipil Meminta Untuk Menghapus Sunat Perempuan