Peraturan Baru Terlambat Bayar 1 Bulan BPJS Kesehatan Anda Akan Dinonaktifkan

August 10, 2016

Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Wenny Silvia Marinda, mengungkapkan bahwa peraturan baru akan dijalankan oleh pihak BPJS Kesehatan. Peraturan baru ini adalah penonaktifan keanggotaan sementara dari para anggota yang belum membayar atau menunggak iuran BPJS Kesehatan bulanan, terhitung 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo yakni tanggal 10. Peraturan baru ini adalah tanggapan dari keluhan para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengenai keterlambatan pembayaran iuran.

BPJS Kesehatan

Berbagai pertanyaan kerap muncul di tengah masyarakat. Salah satu yang biasa dipertanyakan adalah di dokter mana mereka harus berobat. Pemilihan dokter atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi para anggota biasanya disesuaikan dengan dokter atau FKTP yang terdekat dengan domisili para anggota. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para anggota dalam berobat sehingga mereka tak perlu berobat di tempat yang terlalu jauh. Untuk mendapatkan layanan kesehatan, para anggota cukup datang ke FKTP terdekat sesuai dengan yang tertera di kartu BPJS mereka.

Kecuali jika si pasien sedang dalam kondisi yang darurat dan membutuhkan pelayanan yang cepat, mereka bisa langsung menuju ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTRL). Mereka bisa langsung menuju ke FKTRL tanpa memerlukan surat rujukan dari FKTP. Dan jika anggota BPJS ingin melakukan perpindahan FKTP maka para anggota bisa melakukannya asal sudah terdaftar selama minimal 3 bulan di FKTP sebelumnya. Menurut Ibu Wenny, BPJS berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para anggota BPJS. Hingga kini BPJS dinilai cukup sukses dalam memberikan pelayanan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Dokter Indra Melanggar Hukum Polisi Sebut Karena Beli Vaksin Langsung dari "Sales"

Untuk saat ini tim BPJS Kesehatan juga sedang gencar melakukan sosialisasi kepada para warga mengenai BPJS Kesehatan. Dengan sosialisasi ini diharapkan jika jumlah peserta dari BPJS Kesehatan akan meningkat. Di berbagai provinsi, jumlah anggota BPJS masih sangat rendah. Sebagai contoh, di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat jumlah pengguna BPJS Kesehatan hanya 27% saja. Hal ini adalah akibat dari minimnya sosialisasi dan informasi mengenai BPJS Kesehatan di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Terbukti, dengan gencarnya sosialisasi maka anggota BPJS Kesehatan semakin tinggi. Salah satu kota yang mengalami peningkatan signifikan adalah di Kota Pontianak.

BPJS juga memberlakukan peraturan yang cukup ketat untuk para perusahaan agar mendaftarkan pada karyawannya di BPJS. Jika suatu perusahaan ketahuan tidak memberikan jaminan sosial bagi karyawannya maka sanksi tegas sudah menanti mereka. Sanksi tersebut antara lain ancaman pidana 8 tahun kepada para pemilik perusahaan atau denda maksimal Rp 1 miliar. Ibu Wenny juga mengatakan bahwa para peserta yang terlambat membayar iuran bulanan BPJS lebih dari 1 bulan terhitung mulai tanggal 10 setiap bulannya akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut adalah penonaktifan keanggotaan BPJS sementara. Hal ini dikarenakan keterlambatan pembayaran iuran akan sangat berpengarauh terhadap layanan publik yang lain.

Baca Juga  Luar Biasa...! UNICEF Serukan Lebih Giat Cegah Remaja Terjangkit HIV-AIDS

Sebelum keanggotaan dinonaktifkan sementara maka akan ada peringatan berupa SMS yang akan dikirim kepada para anggota sebelum jatuh tempo. Keanggotaan akan aktif lagi jika anggota melakukan pembayaran secara penuh beserta dengan dendanya. Denda yang dikenakan adalah 2.5% dari biaya layanan kesehatan. Oleh karena itu, Ibu Wenny mengungkapkan bahwa media harus membantu BPJS dalam sosialisasi peraturan baru ini. Hal ini bertujuan agar pelayanan BPJS semakin meningkat dan kesehatan masyarakat semakin terjamin.

Tags:

Related to: Peraturan Baru Terlambat Bayar 1 Bulan BPJS Kesehatan Anda Akan Dinonaktifkan